IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAKHUNI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

  • Zulhadi
Keywords: Implementasi, RSRTLH, Kemiskinan

Abstract

Indonesia adalah Negara yang masih terlilit  dengan persoalan kemiskinan yang cukup memperihatinkan, sehingga diperlukan sebuah terbosan untuk mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). Lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Utara, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Faktor penentu keberhasilan dari pelaksanan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, di Kabupaten Lombok Utara adalah tingginya swadaya masyarakat atau kelompok, koordinasi yang baik antar unit pemerintah, masyarakat, dan masyarakat miskin, dan adanya sistem pengawasan yang dilakukan dengan baik, karena melibatkan semua elemen masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah rendahnya SDM pengelola rumah layak huni, Kesibukan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan program yang menimbulkan konflik antar masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah, dan ketidakpastian waktu pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, sesuai dengan jadwal yang semula, karena faktor cuaca yang tidak menentu, sehingga proses pembangunan menyesuaikan dengan kondisi cuaca.

References

Arraiyah, Hamdar, Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Persepektif Al-Qur’an, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
Kusdi, Teori Organisasi dan Administrasi, Salembada Humanika, 2009.
Kuntjoronigrat, MetodePenelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1999.
Kuncoro, Mudrajad, Otonomi Pembagunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, 2004.
Kusumanegara, Solahuddin, Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Meddia, Yogyakarta, 2010.
Mikkelson, Britha, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, Panduan Bagi Praktisi Lapangan, Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
Nawawi, Hadari, MetodePenelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, 2007.
Prawirasentoso, Suyadi, Manajemen Sumber Daya Manusi“Kebijakan Kinerja Karyawan” BPFE, Yogyakarta.
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta, 2005.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Penerbit, Pustaka Pelajar, 2005.
Safi’i, Ampih Miskin Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Persepektif Teori dan Praktik, Averroes Press, 2011
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Singarimbun, Masri dan Sopyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey, Jakarta, 1981.
Solichin, Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Surachmand, Winarno, Dasar dan Tehnik Reseach, Tarsito Bandung, 1978.
Suharto, Edi, Kemiskinan dan Perlindungan dan Sosial di Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009
Waidl, Abdul Arie Sudjito dan Sugeng Bahagijo, Mendahulukan SI Miskin, PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008.
Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Wirawan, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Raja Grafindo Persada, 2011.
Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Mandar Maju, Bandung, 2007.
Web.
http://rumahalir.or.id/pemda-lombok-utara-target-pangkas-kemiskinan-25-per-tahun/.
Sumber:http://catatanantilupa.wordpress.com/2011/10/31/indikator-kemiskinan-menurut-bps/.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan.
Dokumen
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: 06B/HUK/2010 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 Kabupaten Daerah tertinggal.
SK Bupati nomor 344/862/Dukcapil/2011 tentang penetapan kelompok penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Utara tahun 2011.
Published
2019-07-18
How to Cite
Zulhadi. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAKHUNI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA. Gov.Com Journal, 1(1). Retrieved from http://ejournal.upatma.ac.id/index.php/govcom/article/view/23