PELAKSANAAN JAMINAN PERLINDUNGAN KERJA BAGI NON-PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM

Main Article Content

Zulkifli
Ismak Subardan

Abstract

Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual.


Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) alenia keempat mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab negara mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kemudian Pasal 34 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berkaitan dengan hal tersebut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952 menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.[1]


Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, negara Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata berdasarkan Sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Hal ini berarti salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Article Details

How to Cite
Zulkifli, Z., & Ismak Subardan, I. S. (2020). PELAKSANAAN JAMINAN PERLINDUNGAN KERJA BAGI NON-PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM. JIH Amanah 45, 2(1), 41-77. Retrieved from http://ejournal.upatma.ac.id/index.php/jih45/article/view/35
Section
Articles